Jumat, 16 Juli 2010 | 09:46
Semua yang Terlibat Harus Dipanggil

Ke arifan para pihak sangat dibutuhkan untuk memperjelas duduk perkara yang terjadi. (ris).

Sabtu, 17 Juli 2010 | 10:40
Usut Kematian Gajah di Areal PT Bumi Flora
IDI RAYEUK-Kematian gajah di Desa Jambo Campli, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur beberapa hari yang menyisakan banyak pertanyaan. Jangan-jangan kematian gajah tersebut ada unsur kesengajaannya. Untuk itu maka aparat penegak hukum harus mengusut secara tuntas.

Apalagi tempat kejadiannya diduga masih dalam kawasan HGU PT Bumi Flora. Bahkan di tempat kejadian ditemukan kawat telanjang berarus listrik, di pasang di pagar. “Atas hal inilah patut kite menduga, ada unsur kesengajaan,” tegas Koordinator FPRM Nasruddin dan Koordinator Solidaritas Masyarakat Sipil (SMS) Darkasy secara terpisah kepada Rakyat Aceh, Jumat (16/7).

Menurut keduanya, keberadaan satwa liar seperti gajah di dalam kawasan Negara RI ini mendapat payung hokum karena satwa liar itu bagian dari sumber daya alam. Jadi tidak serta merta seseorang atau kelompok untuk menguasainya, apalagi memusnahkan.

Dalam undang-undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kenapa Negara memberi payung hokum kepada satwa liar tersebut karena mareka bagian dari ekosistem alam.

Selanjutnya, Darkayi juga menambahkan, pada pasal 24 undang-undang tersebut sudah sangat jelas menyebutkan satwa liar yang dilindungi dimiliki perorangan harus dirampas untuk Negara. “Jadi yang dimiliki oleh perorangan harus dirampas oleh Negara, konon lagi mematikannya dengan unsur kesengajaan,” sebutnya tegas.

Bahkan lebih dari itu, kepemilikan dan perdagangan satwaliar dilindungi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum, apalagi mematikan dengan sengaja jelas-jelas pelanggaran hukum.

“Tak ada toleransi bagi orang atau kelompok yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti memusnahkan satwa liar untuk suatu alasan yang tidak jelas,” ujar Nasruddin lagi.

Jadi pokoknya kasus kematian gajah di kec Banda Alam Kab Aceh Timur harus diusut tuntas, hal ini agar jadi pembelajaran bagi yang lain, sekaligus dalam upaya memberi pemahaman bahwa gajah salah satu satwa yang dilindungi secara undang-undang.

Menguasai dan membunuhnya satwa liar tersebut salah satu bentuk kejahatan dan harus diselidiki secara tuntas. Tambah Darkasyi seraya menambahka diakui memang rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum yang mengatur perlindungan terhadap satwa dan terhadap fungsi satwa dalam ekosistem menjadi kendala tersendiri.

“Namum begitu bukan berarti aparat hokum membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. karena hal ini juga dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku,” imbuhnya. (ris)

Senin, 28 Juni 2010 | 09:42
Satgas Mafia Hukum Harus Usut Kasda Rp 36 M
LANGSA-LSM Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) mendesak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum turun ke Langsa, untuk menyelidiki kasus hilangnya dana sitaan dari kasus Rp 36 miliar.

“Ini sudah menjadi tugas dan kewenangan satgas mafia hokum untuk menginvestigasi,” hal itu ditegaskan Ketua FPRM, Nasruddin, kepada Rakyat Aceh, Minggu, (27/6) di Langsa.

Menurutnya, untuk kasus seperti itu, idealnya satgas pemberantasan mafia hokum harus turun. Selain kasus besar, dimana telah mengantarkan mantan Walikota Azhari Aziz dan BUDnya Kelana Putra ke sel tanahan dengan ganjaran hukuman kepada mereka diatas 7 tahun.

Jumlah kas daerah yang bobol tidak sedikit, Rp 36 miliar, cukup menyita pemikiran bagi daerah sekicil langsa yang PADnya sangat minim. Apalagi dalam tahun ini Pemko mengalami devisit anggaran sehingga harus meminjam ke Bank sebesar Rp 20 miliar.

“Jadi kalau dirunut-runut, kasus dugaan hilangnya dana sitaan atas kasus Rp 36 miliar tersebut menjadi hal yang tidak baik bagi proses penegak hokum itu sendiri. Boleh jadi ini menjadi presden terburuk dalam sejarah penangganan hukum. Sebutnya.

Karena ada indikasi instansi oknum penegak hukum itu sendiri yang ikut andil dalam proses hilangnya barang bukti tersebut. Dan ini menjadi sangat ironis manakala, beberapa instansi terkait saling tunding, atas peran yang dilakukan para senior mareka.

Untuk itu maka layak bagi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang di motori Pak Kuntoro turun ke langsa melihat kondisi. Adapun sisi positif lainya bila Satgas turun secara resmi, maka akan terhindar unsure fitnah kepada oknum-oknum tertentu, seperti yang ditunding di media selama ini.

Selain itu juga, idealnya beberapa instansi terkait dengan penanganan kasus Rp 36 miliar harus sgera memberi klarifikasi secara detail ke publik. Terkait masalah tersebut, agar masyarakat tidak binggung dan terus mencurigai hal-hal yang tidak baik.

Sikat transparansi lembaga terkait itu lah yang sangat diharapkan, agar kasus ini cepat terbongkar. Begitjuga langkah DPRK Langsa membentuk pansus untuk penelusuran hilangnya barang bukti sitaan tersebut harus dilihat secara positif. Dan itu sudah kewajiban bagi dewan selaku lembaga control dan pengawasan.

“Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan pansus tersebut maka patut kita kecam dan sayangkan karena secara jelas orang tersebut telah melemahkan fungsi dewan itu sendiri,” ujarnya.

Pokoknya, Satgas harus tanggani kasus ini supaya kota Langsa segera keluar dari kondisi sulit. Kalau tidak maka sepanjang sejarah angka Rp 36 miliar akan terus muncul dalam APBK Kota Langsa sementara rill dananya tidak ada. Dan ini butuh sikap arif semua pihak yang terlibat untuk lebih koorprotatif dalam menelusuri aliran dana sitaan atas kasus Rp 36 miliar tersebut.

Kepada warga Kota Langsa mohon dukungan penuh penuntasan kasus ini, karena ini benar-benar kejahatan yang diorganisir, hilangnya barang bukti suatu kejahatan hukum dimana kepada pelaku harus diberikan sanksi secara tegas. “Karena berakibat kepada rasa percaya publik kepada lembaga penegak hokum itu sendiri,” ujarnya. (ris)

LANGSA-Forum Peduli Masyarakat Miskin (FPRM) merekomendasikan pembangunan sekolah satu atap bagi warga Desa Telaga Tujoh (Pusong). Kebijakan ini harus ditempuh dalam rangka mengantisipasi tingginya angka anak yang tidak melanjutkan sekolah.

Demikian ungkap, Koordinator FPRM, Nasruddin, di sela-sela seminar hasil penelitian terkait revitalisasi dan konstektualisasi pendidikan berbasis komunitas di desa telaga tujoh pusong, Kamis, (10/6) di Hotel Ramile Langsa.

Menurutnya, hasil penelitian yang dilakukan lembaganya menemukan angka, jumlah anak tidak melanjutkan sekolah pada tingkat pendidikan dasar Sembilan tahun mencapai 69 anak, dan jumlah anak yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan lanjut mencapai 83 anak.

Dan dari angka ini setelah kita analisis, potensi anak tidak melanjutkan sekolah setiap tahunnya tinggi, kerena rata-rata jumlah anak setiap kelas di pusong mencapai 44 anak. Apalagi jumlah anak usia pra sekolah (4-6 tahun) mencapai 74 anak.

Ada berbagai masalah yang terjadi yang menyebabkan anak warga masyarakat pusong engan melanjutkan sekolah. Salah satunya karena akses pendidikan. Dmana letak geografis yang sangat terpencil. Dimana jarak tempuh menuju rumah sekolah sangat jauh.

Lagi-lagi sarana transportasi menjadi masalah, bayangkan mareka harus mengunakan boat (kapal motor) dilanjutkan dengan angkutan umum becak motor. Dan ini berimplikasi terhadap ongkos yang dikeluarkan para orang tua tiap hari.

“Jauhnya jarak yang harus ditempuh dan biaya transportasi yang tinggi menghambat akses pendidikan anak, sehingga angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan ikut tinggi juga,” sebutnya lagi.

Dan kondisi ini tidak hanya saja dialami anak-anak warga pusong, tapi para pendidik yang mau mengajar ke SD Negeri Telaga Tujoh sendiri juga mengalami masalah yang sama. Akses yang jauh juga berimplikasi pada kehadiran tenaga pendidik ke sekolah itu juga tidak maksimal.

Bahkan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolahnya terpaksa menyewakan boat khusus untuk mengantar guru ke pusong. Dan yang sangat disayangkan biaya yang dikeluarkan dari kantong pribadi masing-maisng guru.

Ini lagi-lagi dituntut diri sebagai pengabdian dalam tugas. Atas kondisi ini lah, FPRM mengajukan beberapa rekomendasi hasil penelitiannya kepada pemko langsa, dan salah satunya konsep rumah sekolah satu atap. Dan ini juga sinergis dengan program pendidikan nasional melalui Direktorat Pembinaan sekolah menegah pertama. Ujarnya lagi.

Dan ini salah satu alternatif untuk mengatisipasi tingginya anak tidak sekolah di Desa Telaga Tujoh Pusong yang jumlah penduduknya mencapai angka 7000 jiwa. Dan hanya memiliki satu lembaga pendidikan ditingkat sekolah dasar yaitu SD Neg Telaga Tujoh.

Begitujuga nantinya terealisasi maka pemerintah juga harus mendorong pendidikan informal yang berbasis culture aceh dan kebutuhan masyarakat local. “Karena disana warga nelayan maka advokasi pendidikannya pun harus berbasis nelayan, bukan berbasis pertanian,” imbuhnya. (ris Sumber Harian Rakyat Aceh)

merasa tak senang di beritakan atas dugaan keterlibatan dalam aksi illegal logging, beberapa oknum TNI naik pitam. Mereka meneror dan mengancam bunuh wartawan. Tragisnya lagi korban sengaja dipanggil ke markas Kodim 0115 Simeulu. Kemudian di brondong peluru di tengah lapangan tembak, jumat (21/5) siang.

Padahal sebelumnya panglima Kodam (pangdam) IM Mayjen TNI Hambali Hanafiah, sudah mengeluarkan statement bahwa dia menjamin keselamatan pelapor, apa bila menglihat anggotanya menjadi”beking” atau sebagai pelaku illegal loggin. Namun, salah satu oknum Pasi Kodim 0115 Simeulu diduga menganianya dan mengancam bunuh wartawan lokal di Semeulu, jumat (21/5), pasca terbitnya berita yang dibuat korban. Mendapat informasi demikian, redaksi pun mengkonfirmasikannya kepihak Kodam IM dan dibenarkan langsung oleh Kapemdam. Sementara sumber yang tidak mau disebut namanya, mengungkapkan bahwa korban dan keluarganya stress, shock, ketakutan dan trauma. Pasalnya intimidasi berlangsung usai penganiayaan dan di ancam bunuh. Di ungkapkan juga kejadian bermula dari Ahmadi, yang membuat berita tentang semakin maraknya illegal logging di Semeulu, edisi terbitan jumat(21/5) di medianya. Diduga informasi kemarin membuat oknum TNI kebakaran jenggot dan sekira pukul 10.30 wib, ada pesan yang diantarkan seseorang kepada korban. Salah satu petinggi di Kodim setempat, ingin berjumpa dengan Ahmadi guna membicarakan masalah tersebut. Tanpa curiga sedikit pun, ahmadi pun menelpon Faisal Amin, yang merupakan petinggi Kodim. Pria ini korban harus datang ke komando, sekira pukul 11.00 wib. Wartawan tiba markas lalu disuruh kelapangan tembak dengan ditemani Kardiar, salah seorang anggota TNI di lokasi. Sebelumnya handphone Ahmadi disita dan dibanting hingga hancur. Begitu juga tas berisi laptop diperlakukan sama, sampai remuk. Setibanya di lapangan tembak itu, baju korban di lucuti. Ia menerima perlakuan tindak kekerasan oleh Kardiar, yang disaksikan oleh satu orang provos disana. Terakhir, tiga tembakan dilepaskan mengarah kepada korban. Meski belakangan diketahui, senjata api pistol yang moncongnya diarahkan, tetapi tidak satu peluru mengenai tubuhnya. Hanya saja wartawan ini benar-benar ketakutan dan merasa umurnya tidak bakal lama lagi. Usai menganiaya mengubar peluru terhadap Ahmadi, ia pun diacam bakal dihabisi begitu juga dengan keluarganya. Hal ini disebut akan dilakukan bila melaporkan kejadian ini kepada siapapun, baik ke Pamdam ataupun ke polisi.

Pangdam konsisten
sementara itu, ketika di konfirmasi ke Kapendam IM Mayor Yuli Marjoko, mengakui kebenaran kejadia tersebut. Hanya saja, ia belum menerima laporan lengkap tentang permasalahan oknum petinggi Kodim menganiaya dan mengancam wartawan. Pangdam tetap konsisten terkait statement bahwa saksi lapor yang menglihat anggota dilapangan, menjadi beking atau pelaku illegal logging, akan dijamin keselamatannnya. Sedangkan terhadap anggota yang tidak menggubris statement Pangdam IM, bakal tindak tegas kata “Kapendam IM” kepada Koran Metro Aceh.

Sumber : Koran Metro Aceh

LANGSA—Gara-gara memprotes atas pelayanan perawat RSUD yang dinilai asal-asalan saat menangani M.Faizul yang merupakan pasien bayi baru lahir, orang tua pasien Hamidan terlibat pertengkaran.

FPRM: pengalihan gudang farmasi obat Dinas Kesehatan Langsa yang dialih fungsi menjadi kantor Dinas Pengololaan Keuangan dan Aset (DPKA) setempat beberapa waktu lalu. Kami menilai sikap yang zalim, maka untuk itu tindakan Pemko Langsa telah salah kaprah, karena gedung ini di bangun farmasi obat di bangun dengan demikian rupa dan penuh pertimbangan demi menjaga kesterilan obat-obatan yang nantinya akan di kosumsi oleh masyarakat, dimana ruang gedung farmasi ini tetntunya punya proses pengaturan suhu yang standart bagi obat-obatan. Jadi kalau obat-obatan dipindahkan ke Aula pukesmas yang tidak memiliki pengaturan suhu, bagaimana menjamin keselamatan obat tersebut. Menurut kami tindakan tersebut telah menyalahi aturan bahkan terkesan Pemko Langsa mengabaikan hak-hak kesehatan dasar bagi setiap warga negara. Oleh karenanya FPRM mendesak Walikota Langsa meninjau ulang ats keputusan tersebut.

(berita ini dapat dilihat di media rakyat aceh)

Kasus pemerkosaan seorang mahasiswi yang dilakukan oleh 3 oknum WH (seorang diantaranya belum tertangkap) tanggal 8 januari 2010 membuat gerah beberapa lembaga masyarakat di Langsa.
Hari ini 18 Januari 2010, beberapa lembaga masyarakat seperti LBH Langsa, SHEEP, FPRM dan PII melakukan diskusi untuk menyikapi terjadinya kasus tersebut.

Beberapa poin yang didapat berdasarkan hasil diskus antara lain.
1. Tidak terjadi pembusukan terhadap penegakan syariat islam itu sendiri.
2. Pola rekruitmen staff WH yang harus dirubah.
3. Diharapakan agar WH dapat kembali berdiri sendiri yaitu tidak dibawah SATPOL tapi dibawah Dinas Syariat Islam
4. Penegakan syariat Islam tanpa “tebang pilih” dan bagi pihak WH yang melanggar qanun harus dihukum lebih berat
5. mendesak pihak kepolisian untuk bekerja lebih keras dalam menangkap DPO (daftar pencahrian orang) yang masih melarikan diri.
6. Adanya restruksturisasi dibadan WH.

Anjuran untuk anggota WH agar dites kembali menjadi salah satu poin penting dari hasil pembicaraan hari ini.
Sebagai tindak lanjutnya pihak LSM akan mencoba untuk mencari keterangan langsung kepada korban.

Hari ini (7-12-2009), pukul 13.00 WIB sekitar 1000 masyarakat yang berasal dari pelosok desa melakukan demo di Pendopo dan di gedung DPRK Aceh Timur.

Mereka meminta Kejaksaan Negeri, Polisi dan Kajati untuk segera mengusut tuntas dana OTSUS (Otonomi Khusus) sebesar 16 Milyar yang terindikasi telah di korupsi.

Selain itu mereka meminta Bupati Aceh Timur membubarkan tim asistensi yang dianggap telah merugikan masyarakat.Bila kedua hal ini tidak mampu dilakukan maka para pendemo yang terdiri dari anak-anak dan perempuan meminta Bupati Aceh Timur segera mundur dari jabatannya.
(Kordinator aksi: Muzakir)

FPRM, 21 November 2009.

Aceh Timur adalah wilayah yang sering sekali terjadi banjir dalam beberapa tahun dekade ini.
Misalnya tahun 2006 yang lalu Kabupaten ini juga di landa banjir bandang di 4 Kecamatan (Nurussalam, Idi Tunong, Julok dan Simpang Ulim).
Begitu juga dengan tahun 2007 yang lalu beberapa tanggul jebol mengakibatkan beberapa desa tergeng air sampai 3 meter bahkan tidak sedikit warga masyarakat mengungsi.